Sentra Kreatif Rakyat : Ekonomi Kreatif vs OVOP?

Batik Tanuraksan di Kabupaten Kebumen: minim pengembangan dan kepedulian pemerintah lokal.

Tidak mudah memahami pola kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah saat ini karena terlalu banyaknya kepentingan politik sektarian yang ada di dalamnya. Menurut mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution di sini, masalah industrialisasi di tanah Air tidak berubah sejak 40 tahun lalu yaitu ketidakmampuan melahirkan industri bahan baku yang tangguh. Akibatnya, Indonesia selalu menghadapi masalah defisit transaksi berjalan akibat melonjaknya impor bahan baku dan bahan antara. Tekanan terhadap akun lancar akan semakin berat mengingat pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, peranan industri manufaktur dalam produk domestik bruto melorot secara konsisten, dari titik tertingginya 29 persen pada 2001 menjadi hanya 23,7 persen tahun 2013 di sini.. 

Sentra Kreatif Rakyat adalah sebuah program implementatif dalam pola pembangunan ekonomi kreatif pada sub sektor kerajinan, khususnya batik, yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari beberapa tulisan yang dapat saya kumpulan di sini,  di portal berita ekonomi ini,  dan di portal Indonesia Kreatif serta hasil diskusi singkat dengan penanggung-jawab program pada tulisan ini , saya berpikir keras untuk menolak prediksi orang kampung yang sok tahu. Tumpang tindih kebijakan atau kegamangan atas target waktu yang akan mengikuti masa akhir pemerintahan saat ini ?

Memang disebutkan bahwa tujuan program Sentra Kreatif Rakyat (SKR) adalah pelaku ekonomi kreatif yang dengan cukup mudah dapat ditafsirkan sebagai individunya sesuai karakter dasar ekonomi kreatif. Tetapi batasan ini jadi mengambang ketika menjadikan kearifan lokal sebagai dasar pijakannya. Sementara itu, kita juga harus menyadari bahwa kearifan lokal adalah produk budaya yang dapat berwujud artefak semacam batik. Per definisi, Sentra Kreatif Rakyat adalah implementasi OVOP (One Village One Product). 

Masih dengan pengandaian orang kampung yang sok tahu, menilik beragam kriteria yang harus dipenuhi oleh Kordinator Wilayah SKR selaku penanggung-jawab program. Sistem yang akan dibangun menjadi semakin kabur jika hanya berdasarkan pemikiran bahwa di setiap wilayah pengembangannya telah ada atau akan diadakan kegiatan ekonomi kreatif berdasar asumsi tentang sebaran wilayah artefak budaya tadi sebagai upaya memperkuat pengakuan dunia bahwa batik tulis Indonesia adalah warisan dunia (world heritage). Bagaimanapun kuatnya idealisme yang melatarbelakangi munculnya program SKR. banyak tantangan yang harus mampu dijawab dengan benar baik. Diantaranya adalah:

1. Apakah Ekonomi Kreatif merupakan pilihan utama strategi pembangunan ekonomi nasional yang tercantum dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 2025? 
2. Apakah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap dipertahankan pada pemerintahan hasil pemilu 2014 ?
3. Apakah SKR tetap berlangsung dengan rerangka berpikir yang ada saat ini ?
4. Atau, akankah program SKR  lebih menarik perhatian pemerintah dan para politisi di DPR ketimbang program lain semisal OVOP?
5. Jika program SKR tetap dipertahankan, bagaimana konsekuensinya bagi pemerintah daerah yang lebih memilih program alternatif ?
6. Dan lain-lain pertanyaan yang bermuara pada satu kegelisahan publik. Bagaimana situasi politik pasca pemilu 2014 ?

Dalam banyak hal, secara pribadi saya dapat memahami rerangka berpikir Program Sentra Kreatif Rakyat yang ada saat ini. Namun, sejarah politik kita yang masih bernuansa Ken Arok-isme sedikit banyak menumbuhkan sejumlah pertanyaan besar di atas. Kecuali ini dirancang dalam pola gerakan nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Karena itu, implementasi Program SKR memang harus ditulang-punggungi oleh para militan yang berpikir cerdas dan nasionalis. Tanpa hal itu, jargon "ganti menteri, ganti kebijakan" akan menjadi sangat nyata.         

Read More

Hipando: Potensi Nasional Yang Terbengkelai ?

Membaca judul di atas, mungkin akan muncul pertanyaan: apa itu Hipando? Jenis makanan, nama perusahaan atau … ??? Tak kenal maka tak sayang. Peribahasa itulah yang mestinya jadi pegangan bagi Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Perajin Anyaman Indonesia (Hipando) untuk mengenalkan kepada masyarakat luas tentang diri, kegiatan, pengurus dan seterusnya.

Yah…betul sekali, bahwa Hipando adalah satu nama lembaga atau organisasi yang didirikan sebagai wadah para perajin anyaman yang berada di setiap daerah di Indonesia yang mempunyai karakter seni kreatif dan inovatif (visi) dengan melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penanaman modal kerajinan anyaman yang selaras dengan kulturisasi dan berwawasan seni budaya (misi). Menghasilkan produk-produk kreatif, inovatif dan produktif sebagai perajin anyaman Indonesia yang mendunia, memiliki kematangan jiwa dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perkembangan seni kerajinan untuk mensejahterakan masyarakat perajin (tujuan).

Hipando dideklarasikan kelahirannya pada 11 September 2009 di Hotel Bumi Karsa Bidakara Jakarta oleh sejumlah orang yang nama2nya tertera di Akta (Notaris) Pendirian Organisasi Hipando. Dua orang muda, Yahya Mustofa pemilik Dubexcraft (Kebumen) bersanding dengan Cornelia Lina Meiliasari sang pemilik YL Production (Yogyakarta) selaku Ketua Umum dan Sekretaris I BPP Hipando. Keduanya energik dan punya gaya khas. Bahkan, perjalanan Yahya Mustofa di sektor aneka kerajinan melejit bak meteor dalam jangka waktu kurang dari satu dasawarsa. Ia pernah mendapat Danamon Award untuk kategori UMKM dan Upakarti bagi kepeloporan pemuda. Sementara itu, Lina (sebutan akrab Cornelia LM) pernah ke Korsel dan beragam aktivitas yang membawa bendera Hipando.

Sekitar satu tahun berjalan, Hipando menyelenggarakan Temu Karya Kerajinan Nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diwakili oleh Deputy IV Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Hotel Maharani, Jakarta 27-29 Oktober 2010 yang diikuti oleh seratusan utusan dari berbagai provinsi di Indonesia. Saya diundang oleh Ketua Umum selaku perajin bambu yang akhirnya didaulat oleh para peserta sebagai Sekretaris Eksekutif yang mengelola kesekretariatan dengan bekal sangat minimal. Yakni hasil yang sempat saya dokumentasikan selama mengikuti Temu Karya itu ditambah proses komunikasi informal melalui ponsel dan internet.  Selain itu, oleh semua utusan yang mewakili Provinsi Jawa Tengah (Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Ambarawa) ditambah pekerjaan menjadi Kordinator Provinsi Jawa Tengah. Proses yang sangat cepat ini sempat membuat bingung dan ragu. Sebagai pendatang baru di lingkungan Hipando, tugas segunung telah berada di depan mata tanpa kejelasan seberapa besar rentang tugas yang menjadi wewenang seorang sekretaris eksekutif.

Berbagai upaya yang telah saya lakukan untuk menghidupkan Hipando, terutama melalui media sosial : Sukai Halaman facebook, Grup Facebook Hipando, Twitter Hipanpo Pusat, Yahoo Grup Hipando Pusat dan beberapa media sosial lain terus berlanjut sampai beberapa minggu lalu seorang peserta Temu Karya Nasional dari Bogor, Edie Juandi Bonggol Jagung Bogor mulai meramaikan lapak grup Hipando di Facebook. Harapan menautkan para peserta melalui media sosial ini yang relatif ekonomis ini belum efektif sampai tiga bulan menjelang berakhirnya masa bakti BPP Hipando 2009 – 2013.

Dalam “kesendirian”, saya berusaha maksimal agar tujuan mulia Hipando menyejahterakan masyarakat perajin anyaman di Indonesia dapat dipelihara kehidupannya. Berbagai upaya persuasif semisal mengingatkan dua orang muda petinggi BPP Hipando tak pernah mengendor meski harus menanggung segala biaya yang menyertai upaya itu. Satu diantaranya ialah menghidupkan internet lebih dari 12 jam setiap hari agar dapat mengakses grup-grup Hipando yang ada di berbagai media sosial. Juga menyediakan informasi tentang Profil Pelatih Anyaman Pandan yang menjadi satu-satunya jenis kegiatan untuk memelihara kehidupan sebuah organisasi profesi. Yakni bagian yang menjalankan tujuan pelatihan dan pembinaan ketrampilan teknis. Sementara itu, tujuan utama penempatan modal kerajinan dan pembinaan organisasi belum mampu dijalankan ketidak-jelasan sikap para petinggi di BPP Hipando.

Meski demikian, ada satu hal yang “menghibur” yakni tentang informasi Profil Pelatih Anyaman Pandan yang saya letakkan di folder file dalam folder files di Yahoogroup telah diunduh sekurang-kurangnya 40 x. Artinya, kehadiran Hipando sebenarnya memang dibutuhkan oleh masyarakat luas meski dengan cara tersembunyi. Itulah satu-satunya daya hidup yang masih dan akan terus dipelihara sampai para anggota Badan Pengurus Pusat Hipando melakukan fungsi dan tanggung-jawabnya sesuai AD dan ART yang telah diketahui para peserta Temu Karya Kerajinan Nasional yang telah menjadi anggota Hipando dengan bukti penyetoran iuran anggota.

Melalui tulisan ini, kami (saya, Ngatini, Edie Juandi dan Sadek Mutaram) ingin mengingatkan semua anggota, khususnya BPP Hipando agar konsekuen menjalankan kewajibannya untuk segera menyiapkan agenda Musyawarah Nasional yang seharusnya telah disosialisasikan. Haruskah potensi besar nasional ini terus dibiarkan terbengkelai dan dibebankan kepada seorang Sekretaris Eksekutif yang tak pernah menerima limpahan wewenang dari Sekretaris I (utama) serta Ketua Umum yang begitu sangat menyakinkan semua peserta dalam Temu Karya Kerajinan Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional I 2010 di Jakarta akan terus ada (eksis) dan bermanfaat itu ?

Kepada Kementrian Koperasi dan UKM RI yang menjadi mitra utama Hipando, dengan hormat,  sangat diharapkan partisipasi dan dorongannya agar keberadaan Hipando menjadi jelas dan tegas. Khususnya Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Drs. Nedy Refinaldi Halim, MS serta Victoria Sipayung yang menjadi wakil resmi Menteri Koperasi dan UKM dalam kegiatan Temu Karya Kerajinan Nasional 2010 tsb. Semoga diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

Tulisan ini ada juga di rubrik Ekonomi dan Bisnis Kompasiana.

Read More