MENGISI RUANG KOSONG DI RUMAH BUPATI - BAGIAN IV

Dalam tulisan sebelumnya telah diulas sekilas tentang pentingnya menggali dan mengembangkan potensi kreatif rakyat Kabupaten Kebumen agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam menguatkan upaya diseminasi Ekonomi Kreatif seperti terpampang dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Kebumen ini. Satu-satunya sub sektor yang senantiasa menghadirkan informasi terbarukan oleh pengelola kegiatan di lapangan adalah tentang sub sektor Radio dan Televisi yang diwakili oleh kehadiran dan acara-acara di Ratih TV maupun Radio In FM. Sektor lain, kalau ada informasi lain, tak pernah ada pembaruan sejak dua tahun terakhir.

Sebagai warga yang peduli, beberapa anggota Komunitas Sosial Media Kampoeng Relawan yang semuanya berlatar belakang sukarelawan Palang Merah, menggagas satu kegiatan terpadu yang bertumpu pada upaya pengembangan ekonomi kreatif bernama KARYA BAKTI untuk NEGERI di Kabupaten Kebumen, 11 - 17 Agustus 2014, beriringan waktu perayaan Idul Fitri 1435H dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 69. Dua peristiwa yang sangat sayang jika tak diisi hal- hal bermanfaat. Kegiatan komunitas sosial media yang telah berkontribusi dalam beberapa hal bagi kemajuan dan kebaikan organisasi kemanusiaan PMI ini memanfaatkan momentum silaturahmi dengan menggelar Pelatihan Pertolongan Pertama dan Motivasi Pribadi Tangguh yang diampu penyusun buku Pertolongan Pertama terbitan PMI Pusat.

Ada kegiatan yang berkait dengan implementasi misi Komunitas Kampoeng Relawan yakni kewirausahaan sosial yang akan menghadirkan Yayasan Rumah Perubahan Prof. Dr. Rhenald Kasali, Berbagi pengalaman mengelola bisnis online oleg Astri Sulastri dari Satgana Store serta Kewirausahaan Berbasis Komunitas oleh Kampoeng Relawan dan Mutiara Handycraft. Mengawali sarasehan ini diadakan Bazar Relawan dan Potensi Kreatif Rakyat yang akan diikuti oleh beberapa perwakilan provinsi dan peserta dari luar Kabupaten Kebumen. Bazar yang berlangsung di halaman depan Kampus STIKes Muhammadiyah Gombong, 11 - 16 Agustus 2014 ini dirancang dengan memadukan konsep ekonomi kreatit dan kewirausahaan sosial mengingat situasi lingkungan yang berdekatan dengan keberadaan sebuah rumah sakit.

Read More

Kewirausahaan Sosial Pada Kegiatan Ekonomi Berbasis Komunitas (1)

Selayang Pandang

Menyambut datangnya sang fajar baru di tengah arena Rembug Relawan PMI ke 2 yang direncanakan akan berlangsung 15-17 Agustus 2014 di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya akan ada Seminar atau Sarasehan Kewirausahaan Sosial, saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran. Tema kewirausahaan diangkat sebagai satu issue besar karena potensi kewirausahaan yang ada di dalam Komunitas SukaRelawan PMI sangat besar dan belum digarap dengan sistematis. 

Tujuan utama pembahasan adalah untuk memetakan potensi kekuatan para SukaRelawan PMI yang selama ini telah membuktikan konsistensi memelihara sikap mandiri sesuai Prinsip Dasar Kemandirian dalam Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Perhimpunan Nasional kepalangmerahan (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang berbasis kesukarelaan dan partisipasi masyarakat (volunteersm and community base). Memasuki era baru pasca Musyawarah Nasional 2014, SukaRelawan PMI harus mampu menjadi tulang punggung selain sebagai ujung tombak dan agen perubahan dalam organisasi PMI masa depan. Kewirausahaan sosial merupakan sebuah usulan terpilih karena memenuhi kriteria itu.

Tulisan ini disusun berseri dan akan menjadi satu dari beberapa bahan tulisan yang akan dipaparkan oleh pemrasaran lain dalam seminar atau sarasehan nanti. Semoga bermanfaat.

Kebumen, 11 April 2014

Komunitas Relawan PMI Sosial Media

KampoengRelawan  

Tetua Adat

Toto Karyanto

1. Pengantar Diskusi

Kewirausahaan Sosial atau Social-preneurship adalah konsep kewirausahaan umum (entrepreneurship) yang mendapat muatan sosial di dalamnya. Selama ini, kita mengenal kewirausaha merupakan pendekatan ekonomi yang digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan menggiatkan partisipasi warga masyarakat secara individual dalam menggali serta menguatkan sumber daya internalnya dalam suatu kegiatan ekonomi bernilai tambah.

Dalam pendekatan kewirausahaan sosial, warga masyarakat diharapkan berhimpun dalam kelompok-kelompok kecil (5 – 25 orang), sedang ( >25 – 50) dan besar >50 orang. Biasanya, ada satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai pemimpin karena memiliki sumber daya memadai di bidang intelektual (gagasan, konsep, metode, sistem), dana dan akses produksi maupun pasar. Para pemimpin itu bertindak sebagai pembuka jalan, pembimbing (motivator), pelatih dan sebagainya.

Sampai saat ini konsep dasar kewirausahaan sosial masih berkembang sesuai situasi dan kondisi lingkungannya.  Pada umumnya, seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang.

 Pakar ekonomi Dr. Rhenald Kasali, pernah mengatakan bahwa dampak globalisasi menjadikan keanggotaan suku/ komunitas manusia tidak lagi ditandai oleh aspek regional atau kewilayahan. Namun justru oleh grup atau kelompok-kelompok di jejaring digital seperti facebook, twitter  dan semacamnya. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Seperti kita bisa saksikan sehari-hari, generasi masa kini, jauh lebih sering dan intens berhubungan dengan rekan-rekan di dunia maya-nya dibandingkan dengan lingkungan sosial di sekitar rumahnya. Sehingga seakan-akan suku atau anggota keluarga mereka adalah kelompok dalam jejaring sosial tersebut, yang dapat terdiri dari invididu-individu yang terpisah ratusan kilometer. Informasi mengalir dan senantiasa terbarukan (update). Potensi semakin redupnya budaya bangsa dan budaya daerah kita sendiri cenderung menguat. Dengan kata lain, generasi muda Indonesia terancam menjadi tamu bagi budayanya sendiri, karena mereka mungkin jauh lebih hafal dan fasih budaya dan gaya hidup dari negeri seberang.

Ada dua sektor kegiatan ekonomi yang berbasis budaya. Pertama, OVOP (One Village One Product). Pendekatan sistem pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan budaya yang mengesplorasi sumber-sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi dan berdaya jangkau global. Pendekatan ini digagas dan dikembangkan oleh Gubernur Perfektur Oita, Dr. Morihiko Hiramatsu. Berbekal pengalaman bekerja di MITI Jepang, beliau mengubah pendekatan klasikal GNP dengan GNS (Gross National Satisfaction). Inilah yang menjadi dasar semangat OVOP. Dari maksi menjadi mini. Kini, hampir semua anggota Asean telah mengaplikasikan pendekatan ini dengan cara dan metoda yang berbeda. Misalnya, Thailand yang memanfaatkan internet masuk sampai tingakat desa agar informasi kegiatan ekonomi produktif warganya senantiasa terbarukan.

Kedua, pengembangan potensi ekonomi berbasis kreativitas yang dikenal dengan nama ekonomi atau industri kreatif. Ada 15 subsektor yang tercakup di dalamnya yaitu kerajinan, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, permainan kreatif, TIK, busana, fotografi-video-film, radio dan televisi, pasar barang seni, percetakan dan penerbitan, riset dan pengembangan serta kuliner.  Volume, sebaran dan kontribusi kegiatan ekonomi kreatif ini cenderung kian meningkat. Apalagi dengan hadirnya pusat-pusat (kota) kreatif dan Sentra Kreatif Rakyat yang memadukan aktivitas pariwisata dan pengembangan aktivitas ekonomi berbasis budaya lokal.

Kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA) 2015 sudah ada di depan pintu rumah kita, Indonesia. Banyak pihak telah bersiap diri menyambutnya. Pemerintah menyatakan optimis kita akan mampu melalui perjalanan awalnya karena berbagai persiapan telah dilakukan. Sementara itu, dunia usaha melalui Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, justru bersikap sebaliknya. Terlepas dari kontroversi tadi, sebagai warga masyarakat umum, kita boleh bersikap apapun. Dan kondisi apapun yang akan terjadi di dalam rumah Indonesia kelak, kita harus siap dengan risikonya.

AFTA atau ada juga yang menyebut ACFTA (Asean dan China) adalah sebuah momentum yang berpeluang menggerakkan beragam potensi ekonomi kreatif masyarakat. Subsektor industri (ekonomi) kreatif itu merupakan salah satu strategi pembangunan ekonomi dan industri yang bisa diandalkan selain sektor manufaktur dan jasa. Apalagi, industri berbasis ide, teknologi, seni, dan kekayaan intelektual itu memiliki banyak sentra industri kreatif yang potensial. Misalnya, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Bali, dan lainnya.

Dirjen Pengembangan Ekonomi Nasional Kementerian Perdagangan Hesti Indah Kresnarini mengutarakan, industri kreatif akan berkembang pesat setiap tahunnya. Pertumbuhannya dominan dikontribusi fesyen dan kerajinan. Pemerintah memiliki cetak biru pengembangan industri berbasis ide yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, periode 2010-2015, disebut tahap penguatan ditargetkan bisa tumbuh sekitar 11%-12% setiap tahunnya. Sementara tahap kedua, periode 2016-2025, disebut tahap akselerasi diharapkan bisa tumbuh sekitar 12%-13%. [1].

Berdasarkan angka statistik, pada 2013 lalu kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian sebesar Rp 641,8 triliun atau mencapai 7% PDB nasional. Ekonomi Kreatif juga mencatat surplus perdagangan selama periode 2010 hingga 2013 dengan nilai surplus sebesar Rp 118 T. Kontribusi devisa dari sektor ekonomi kreatif mencapai 11, 89 Milyar USD, sehingga secara total sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyumbang devisa sebesar 21,95 Milyar USD atau berkontribusi sebesar 11,04% pada total devisa Indonesia. [2].

Bagaimana dengan perkembangan OVOP di Indonesia? Sampai saat ini masih terdapat kesulitan memperoleh data aktual yang dapat diandalkan baik dari Kementerian Koperasi dan UMKM maupun Badan Pusat Statistik. Sehingga tidak ada data pembanding yang dapat dipakai untuk membuat prediksi maupun analisis, minimal dengan pendekatan SWOT (strenght, weakness, opportunity and threath). Kalaupun ada data yang dapat digunakan, biasanya berasal dari data sekunder atau tersier yang akurasinya tidak memadai.

Meski demikian, ada keyakinan bahwa OVOP adalah satu pendekatan ekonomi yang memiliki banyak kelebihan. Terutama berkaitan dengan potensi mengangkat dan mengembangkan produk-produk lokal berbasis budaya yang mampu bersaing di pasar global. OVOP seperti halnya ekonomi kreatif, saat ini ditangani oleh sedikitnya 3 (tiga) kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Patiwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perindustrian dalam kordinasi kewenangan Kemenkop dan UMKM.

[1] http://industri.kontan.co.id/news/kemenperin-optimistis-ekspor-kerajinan-tumbuh-5-10-per-tahun/2011/11/29

[2] http://www.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2556

Read More

OTOP (One Tambon One Product) Movements in Thailand

Presented by: Miss Nisakorn Jungjaroentham

Department of Industrial Promotion

Ministry of Industry Thailand

1.   Background

In 2001, Thai government adopted Japan’s principle, well-known as One Village One product (OVOP) which was started in Oita prefecture in 1969 by the initiation of Mr.MorihikoHiramatsu, the governor of Oita. In that time, the Sufficient Economy Philosophy has been initiative since HisMajesty King Bhumibol Adulyadej had been brought up in the speech throughout 68 years of the thrones.

The OTOP concept isregarded about the usage ofusing capacity of local communities, producing from local wisdom, and applying raw materials locally availableat concept will assist to create community business, to reduce migration of rural people, and to encourage the local communities not to their communities.OTOP product does not mean only physical product but it also mean concerning about natural resources and environment conservation, Thai local wisdom preservative tourism, art and culture, norm, knowledge exchange for producing OTOP quality product.

As declared to the Thai parliamentin 2001, the OTOPimplementation has the following objectives:

1.  To create jobs and increase income to the communities.
2. To strengthen communities towards self-reliance;
3.  To promote local wisdom, use of local materials and local as main resources;
4. To promote human resource development and capacity-cultivation of people in communities;
5. To promote creative thinking of communities in product development in live with local lifestyle and objectives.

The Sufficiency Economy Philosophy framework comprisesthree components and two underlying conditions First, Sufficiency entails three components: Moderation, Reasonableness, and requirement for a Self immunity system, i.e. the ability to cope with shocks from internal and external changes.Second, two underlying conditions necessary to achieve.

Sufficiency are Knowledge andMorality. ‘Sufficiency Economy’ requires breadth and thoroughness in planning,carefulness in applying knowledge, and the implementation of those plans. As for theMoral/Ethical condition, ‘Sufficiency Economy’ enforces the conditions that people areto possess -- honesty and integrity -- while conducting their lives with perseverance,harmlessness and generosity.

2.  Organizational Structure

By virtue of the Prime Minister’s regulation on the National OTOP administrative committee 2001 (NOAC) and amendment in 2002 was established in order to implement the OTOP project/program in line with the policy. A Deputy Prime Minister was assigned by the Prime Minister to be the Chairman of the NOAC. The ministers and representative of all related parties are committees. The Perm anent Secretary of Prime Minister’s officer is committee and secretary and the director General of the Community Development Department is committee and assistant secretary. Main duties of NOAC are establishing policy, setting strategic, cooperative with all related parties, support local Administrative Agencies to join OTOP, and supporting Community Enterprise work.

Later on, there are driving mechanisms including 6 sub-committees and ad hoc working groups to undertake activities in cooperation of public and private sector, and academia of several fields, such as:

1.    Marketing Promotion Subcommittee

2.   Food and Beverage Development Subcommittee

3.   Fabric and Apparel Development Subcommittee

4.   Decorative items and Souvenirs  Development Subcommittee

5.   Herbal Product Development Subcommittee

6.   Regional One Tambon One Product Subcommittee (at regional and Province )

3.  Important implementation of OTOP Promotion

The Thai Government has been rearrange, improve and develop the various program for OTOP production Through NOAC and Sub committees The office of the permanent Secretary of The Prime Minister’s office has cooperated with other government agencies in order to integrate all activities and organize as the operational plan for each fiscal year such as

3.1.                    OTOP product Champion

Currently, NOAC has performed OTOP Product Champion Project, assigned The Minister of Interior as the chairman of the project,the objectives, of this project consist of providing opportunity for local product be developed in quality, and standardization for expanding via selection of best OTOP product from provincial, regional, and nation level. Furthermore, creation of the local link-global reach is amast.

           

The OTOP product Champion of 2012 was organized with 10,090 products sent to take part in the contest of which the largest group of 2,762 products or 27.38 % was appraised at the level of 3 star while 3,448 products or 34.18 % was appraised at the level of 4 star 1,628 products or 16.14 % was appraised at the level of 5 star.

Community Product Standards

In 2003, Thai Industrial standards Institute, Ministry of Industry set up Thai Community product Standard (TCPs) and mark to serve as qualification requirements for the product. In addition, consultation is provided to support.

3.2.                   Ps Development Program

The government of Thailand has been supporting the OTOP development related with 3Ps (People, Product, and Process) by technical assistance/experts in quality control, product or package design, education and training, case study and consultation. This program has been set up by 4 subcommittee (Food and Beverage Development Subcommittee,Fabric and Apparel Development Subcommittee, decorative items and Souvenirs Development Subcommittee and Herbal Product Development Subcommittee)

3.3          Marketing Promotion

1.      OTOP midyear and OTOP City Trade Fair this major even of the country under the theme of Thai wisdom wore Organized to be an exhibition and trade fair for OTOP products which were selected as excellent OTOP or OTOP Product Champion (OPC) of 77 provinces sub districts nationwide.

2.     Establishing outlets for OTOP products including outlets in central “OTOP in the City”, regional areas.

3.     Setting up OTOP kiosks, shelves, and corners in department stores shops gas station and airport.

4.     Organizing trade fairs consisting of more domestic and international trade fairs of local and oversea events.

3.4          OTOP Village Champion (OVC)

Implemented in 2006, the project of OTOP Village Champion contest was based on the concept that OTOP products, as part of locality’s identity culture, tradition and way of life, they could be linked with tourism and related services.

                  

The OVC contest was composed of 4 categories with criteria as follows;

1.      Community Excellence (P-people)

2.     Product Development Excellence (P-product)

3.     Tourist Destination Excellence (P-place)

4.     Uniqueness Preservation Excellence (P-preserve)

3.5          Network Building for Communities’ strength

Entrepreneur Network started in 2004, OTOP producer network was implemented. By promoting and supporting the establishment of the OTOP NetworkCommittees at the level of district, province, region, and country. Network of Community Knowledge was promoted to create the linkages of communities’ body of knowledge.ie, local educational Institutes, local agencies with special expertise, local intellectuals so that they could support one another.

4. Result of Implementation

1.      Economic Dimension.

Before commencing OTOP,people earned income from the sale of community-bases products in year 2001 with the amount of 215,549,534 Baht (us$ 6.74 million approximately,1 us$=32 Baht) after launching of the OTOP program in September 2001,people earned more income from the community-based product. The sale of year 2002 reached 16,837,140,742 Baht (us$526.16 million approximately) and the sale of year 2012 reached 4,112 billion Baht (us$ 131,584 billion approximately).

Moreover,OTOP program was a great help in creating jobs and occupations to communities of more than 22,762 villages nationwide as it created 36,236 OTOP producers and they were over 1,268260 employees, especially housewives and the OTOP members elders that enjoyed the increase of their household’s earnings.

2.     Social Dimension

People have greater sense of Thai values; cherish identity, culture, local wisdom, as turning to use more Thai product and consuming more communities-based products. Besides, people in communities are able to think/develop local wisdom, and usage of local materials and labor in developing community-based product. So, they will have a lot more chances to talk and confer and exchange their ideas such constructive atmosphere brought along good community relationship with excellent spirit of interdependence leading to the building of community networks.

3.     Environmental Dimension

People are aware of environmental issues and participate more in natural resources and environmental conservations.

4.     Development Dimension

The OTOP program create an integrative working approach, multilateral cooperation and coordinated effort not only among the government agencies but also among educational institute, private sector, local public sector and people to develop community-based products as prescribed in the goals and objectives of this program.

Key successful Factors

1. Effective mechanism system and strong integrative management of budget/work/human resource plans are observed by all government agencies
2. Provision for education, skills and quality as well as products development are channeled to communities with the aim of helping them to be able to perform individual thinking and action.
3. Network of Communities are very strong and create the linkages of communities’ body of knowledge,i.e. local educational institutes, local agencies with special expertise and local intellectuals.
4. Co-working among the public agencies both in central and local, private sector, educational institutes and people in the communities.

Read More